Hasil Rembuk Muspika dan Gappura: Pembangunan Musala Tetap Dilanjutkan
Suasana rembukan Muspika Kecamatan Jombang dan LSM Gappura di aula kecamatan, Jumat (14/8/2020).CILEGON (SBN) — Rencana pembangunan musala di Lingkungan Acing, RT 003/005, Kelurahan Panggung Rawi, yang sempat ditolak warga di luar lingkungan RT/RW akhirnya dapat dilanjutkan. Musyawarah unsur Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) Jombang serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Gappura yang turut hadir memutuskan pembangunan musala tetap berlanjut.
“Tidak ada penolakan, tidak ada dukungan ya, pembangunan musala silahkan di lanjutkan,” ujar Junaedi, Camat Jombang, usai musyawarah di aula kecamatan, Jumat (14 Agustus 2020) sore.
Saat musyawarah terungkap bahwa berdasarkan kinerja kepolisian (satintelkam), isu penolakan tersebut hanya opini yang berkembang. Kenyataannya, situasi warga di lingkungan sekitar RT 003/005 kondusif dan justu mendukung pembangunan Mushola Al-Khairiyah tersebut, meskipun di lakukan dengan cara swadaya.
Ketua LSM Gappura Banten Husen Saidan yang turut hadir dalam pertemuan itu mengatakan pembangunan musala tidak ada kaitannya dengan kegiatan politik. Karena itu, ia pun mendorong dilangsungkanya pembangunan Mushola Al-Khairiyah itu.
“Saya rasa tidak perlu di kait-kaitkan dengan politik. Saya orang pertama yang akan pasang badan jika rencana pembangunan musala dihalang-halangi,” ujarnya.
Husen juga menyampaikan akan melakukan aksi unjuk rasa jika surat yang diterbitkan pihak Kelurahan Panggung Rawi tidak segera dicabut.
Sebelumnya, Lurah Panggung Rawi mengaku telah membuat surat rekomendasi penundaan pembangunan Mushola Al-Khairiyah itu dengan alasan menjaga kondusivitas menjelang pilkada. Sebagaimana hasil rembuk warga RW 005, katanya, warga ingin di atas tanah tersebut dijadikan bangunan lain, misalnya PAUD atau tempat mengaji untuk anak-anak.
“Setelah saya buat surat itu, keluar di FB, kok menolak, padahal cuma ditunda hasil rapat di kecamatan,” ujar Mulyadi, Lurah Panggung Rawi.
Disinggung soal kebijakan penundaan pembangunan musala tersebut berbau muatan politik, Mulyadi menegaskan bahwa polemik ini tak ada kaitannya dengan pilkada. Lurah hanya ingin kondusivitas di lingkungannya tetap terjaga.
“Gak ada perihal itu [kaitan dengan pilkada], malah saya takut ribut dan mengarah ke sana [isu politik]. Ini kan persoalan umat. Tadi saya jelaskan dan tujukan datanya ke pihak Al-Khairiyah. Nih, loh, ada yang nolak,” jelas Mulyadi.
Mulyadi juga menjelaskan bahwa penolakan sebagian warga karena menilai jarak musala yang lama di RW 005 dengan musala yang baru masih terlalu dekat. Sebagian warga juga ingin di atas lahan itu yang dibangun adalah sarana pendidikan.
Terkait isi surat rekomendasi yang menyebut poin penundaan pembangunan musala itu demi menjaga kondusivitas menjelang Pilkada Cilegon 2020, Mulyadi mengakui kekeliruannya tersebut dan meminta maaf karena telah menimbulkan persepsi lain di kalangan masyarakat.
“Saya mohon maaf. Jadi, karena saya lagi banyak pikiran, jadi tahun politik saya tulisnya pilkada. Harusnya tahun politik,” tutupnya. (Wawan/Atm)
Pos Terkait
Trending News
Tidak ada komentar