Mahasiswa Nilai Prosedur Bantuan bagi Warga Isolasi Mandiri Bertele-tele
SERANG (SBN) — Dinas Sosial Kabupaten Serang mengklaim sudah menyalurkan bantuan kepada warga korban covid-19 yang melakukan isolasi mandiri. Namun, bantuan baru akan dikirimkan jika ada laporan dari kecamatan.
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Serang Sri Rahayu Basuki mengatakan, proses distribusi bantuan bagi warga terdampak covid-19 memiliki administrasi yang ketat, di antaranya memerlukan rekomendasi dari kecamatan untuk memastikan validitas data warga.
“Prosesnya, warga melapor ke RT, diteruskan ke pihak desa, lalu kecamatan merekomendasikan kepada kita untuk menyalurkan bantuan. Sehari sesudah laporan masuk, kami bergerak menyediakan bantuan,” katanya.
Menyikapi hal tersebut, Ketua HAMAS Untirta Shihabuddin Al-Aziz menilai prosedur tersebut terlalu bertele-tele, sementara warga yang mengisolasi mandiri tidak boleh melakukan aktivitas.
“Kan kalau isolasi mandiri harus di rumah saja, sementara kebutuhan dasar seperti makan itu tidak bisa ditunda-tunda. Jadi, harus segera. Tetapi, ini malahh harus ke RT, dari RT ke desa, dari desa ke kecamatan, baru ke Dinsos. Itu pun Dinsos bergeraknya sehari sesudah laporan,” katanya.
Dia menambahkan, karena prosedur yang berbelit-belit tersebut, warga yang menjalankan isolasi mandiri terpaksa mencari kebutuhan hidup dengan keluar rumah.
“Ini di mana logikanya? Wajar saat ini Pemkab Serang tengah berencana menyediakan rumah singgah dan klaim dari Kadinkes itu disebabkan karena isolasi mandiri yang terjadi di lapangan banyak yang tidak disiplin. Salah satu penyebab kondisi ini karena kebutuhannya tidak dipenuhi,” tegasnya.
Sementara itu, Saeful Anwar, aktivis mahasiswa asal UIN Banten, mengungkapkan bahwa di Kabupaten Serang ada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Sosial (Dinsos).
“Ini kenapa tidak koordinasi aja sih? Kan satu Satgas, seharusnya satu data. Ketika ada yang terkonfirmasi covid-19 di daerah A, maka Dinkes melakukan tracking, diikuti BPBD melakukan penyemprotan, dan Dinsos memberikan kebutuhan hidup bagi yang isolasi mandiri,” katanya.
Namun, sambungnya, ketika ada yang terkonfimasi, ternyata hanya dilakukan tracking, sementara untuk penyemprotan dan meminta bantuan kebutuhan dasar bagi yang isolasi mandiri itu harus dari RT dan seterusnya.
“Memang betul validasi data penting, tetapi kan itu satu kesatuan satgas. Masa susah amat buat memastikan validasi data di Satgas? Karena bertele-tele, mereka yang isolasi mandiri keburu berkeliaran mencari makan,” ungkapnya.
Dia menambahkan, mekanisme seperti itu dikhawatirkan akan menambah klaster covid-19 di Kabupaten Serang.
“Mending kalau RT, desa, dan kecamatannya cepat respon. Kalau lama juga, ya kasian yang diisolasi mandiri,” tandasnya. (Hendra/Atm)
Pos Terkait
Trending News
Tidak ada komentar