Komisi I Kritik Banyak Jabatan Kosong, Al Muktabar: Jangan-Jangan Justru Lebih Efisien
PJ Provinsi Banten Al-Muktabar 
Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al-Muktabar
SERANG (SBN) — Sejumlah jabatan eselon II, III, dan IV di organisasi perangkat daerah (OPD) lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten masih banyak yang kosong. Hal ini dianggap akan berakibat langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Banten Ade Hidayat mengkritik permasalahan tersebut. Menurutnya, pelaksana tugas (PLT) itu kekuatan hukumnya lemah, tidak bisa dibuat acuan.
“Kita akan musyawarah dengan pimpinan daerah, kenapa belum diisi,” ucapnya, Selasa (15/10/2019).
Menurut Ade, kalau hanya diisi pejabat sementara, itu bertolak belakang dan tidak sebanding lurus dengan kebijakan Pemprov Banten yang terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
“Kita semangat untuk memajukan Banten, tapi kalau pejabatnya sendiri masih banyak belum diisi, kita sangat menyayangkan,” imbuhnya.
Ade menambahkan, kalau pejabat sementara itu kebijakannya sudah lain, keserisusannya juga lain. Fokus terhadap pengembangan OPD yang dipimpinannya berbeda dengan pejabat yang sudah dilantik.
Jadi, sebagai mitra pemerintah, Ade berharap pimpinan daerah bersama Sekretaris Daerah (Sekda) lebih serius memikirkan hal ini. “Bagaimana Banten bisa maju tanpa dibarengi kebijakan untuk mengisi jabatan yg kosong?” tanyanya.
Ia menjelaskan, mengingat baru dilantik, Komisi I DPRD Banten baru mulai berkoordinasi di internal Komisi I.
“Kami akan segera rakor dengan OPD terkait. Karena keterbatasan waktu, kami baru rakor hanya dengan 5 OPD,”
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin saat dikonformasi mengatakan, ada sekitar 20 jabatan eselon III dan sekitar 40 eselon IV yang kosong.
“Untuk kekosongan jabatan di eselon III dan IV, saya sudah menyiapkan bahan dan mengajukannya ke Gubernur Banten. Adapun masalah kapan diisi, itu kewenangan Gubernur,” ucap Komarudin, Kamis (17/010/2019).
Menanggapi kritik di atas, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al-Muktabar mengatakan, nanti akan diformulasikan masalah pengisian kekosongan itu dan ditindak lanjuti. Menurutnya, ada hal yang menarik: dalam keadaan kosong pun Pemprov Banten bisa berjalan dengan baik.
“Dalam posisi kosong pun Pemprov Banten bagus-bagus saja tuh. Lembaganya tidak tutup,” ucap Al-Muktabar, Jum’at (18/10/19)
“Dalam rangka reformasi birokrasi, agenda perlu diperkuat. Di antaranya, melaksanakan tugas secara akuntabel, efektif, dan efisien. Bahkan, jangan-jangan dengan ini justru lebih efisien karena tidak ada biaya tunjangan dan biaya-biaya lainnya,” katanya. (Hendra/Atm)
Pos Terkait
Trending News
Tidak ada komentar