Bahrul Ulum Meminta OPD Terkait Berdayakan Karang Taruna

Bahrul Ulum, setelah resmi dilantik menjadi Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang, Jumat (1/11/19)

SERANG (SBN) — Tokoh pemuda asal Kecamatan Carenang yang juga Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, resmi menjadi Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang setelah dilantik Bupati Serang Tatu Chasanah di Aula Setda Pemkab Serang, Jumat (1/11/19).

Ulum mengatakan, setelah pelantikan ini segera ada rapat kerja. Ini sebagai pondasi kinerja Karang Taruna Kabupaten Serang 5 tahun ke depan.

“Insyaallah, Raker akan dilaksanakan awal tahun 2020 karena kita mau penataan kelembagaan terlebih dahulu. Ada beberapa yang rangkap jabatan di karang taruna ini. Saya berharap tidak ada jabatan pengurus karang taruna kabupaten yang merangkap ketua di karang taruna kecamatan,” ujarnya.

Ulum menargetkan upaya yang akan dia lakukan, yaitu struktur karang taruna terbentuk secara utuh, program pembangunan di desa melibatkan karang taruna, dan OPD yang memiliki konsentrasi program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial melibatkan karang taruna.

“Jadi, tidak ada lagi cerita pemuda yang tidak berdaya karena persoalan keterampilan hidup dan masalah lainnya,” jelasnya.

Terkait anggaran, ulum mengaku belum secara menyeluruh merumuskan, tetapi kemungkinan ada di kisaran 2 miliar. Meski demikian, pihaknya akan menyesuaikan dengan kondisi kekuatan Pemda Kabupaten Serang.

“Organisasi tidak akan berjalan tanpa didukung oleh anggaran. Kita tidak memaksa anggaran besar, tetapi yang penting program OPD terkait pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial bisa melibatkan karang taruna,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Serang Tatu Chasanah mengatakan kemitraan antara karang taruna dan Pemda Kabupaten serang ini diimplementasikan dalam program-program di OPD. Jadi, karang taruna mengawal sampai ke tingkat desa terkait program yang ada.

“Peran karang taruna sangat penting, karena mereka kan ada di tengah tengah masyarakat. Terlebih di usianya yang masih muda, tentunya bisa lebih ulet dan tangguh,” ucap Tatu.

Terkait dana, Tatu akan merujuk kepada proker (program kerja). Dia meminta agar disinkronkan dengan kegiatan OPD.

“Intinya, organisasi ini tidak boleh vakum hanya karena persoalan anggaran. Sangat disayangkan jika tidak bisa bergerak lantaran kendala operasional anggaran,” tutupnya. (Hendra/Atm)