Usai Hadiri Musrenbangnas, Irna: Pemerintah Daerah Harus Susun Program Kerja yang Terintegrasi dengan Program Pemerintah Pusat

JAKARTA (SBN) — Bupati Pandeglang Irna Narulita menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Baca Juga

Desersi, Enam Polisi di Polresta Tangerang Dipecat

08 Okt 2018

Usai menghadiri acara Musrembangnas, Irna menyampaikan pentingnya Musrenbang RPJMN bagi pembangunan daerah.

“Dari sinilah pemerintah daerah menyusun rencana kerja tahun berikutnya yang berintegrasi dengan program pemerintah pusat,” kata Irna.

Irna mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, Pemerintah Pusat akan fokus mengerjakan infrastruktur untuk lima tahun ke depan.

Baca Juga

Meski Tengah Merebak Korona, Mahasiswa Pandeglang Tetap Berdemo

01 Apr 2020

Menurutnya, dengan digelarnya Musrenbangnas, Pemerintah daerah akan tahu apa saja program maupun rencana kerja yang dianggarkan pemerintah pusat.

“Oleh karena itu, saya berharap, melalui musrenbangnas ini Kabupaten Pandeglang bisa mendapat priotas dalam program-program pusat di 2020-2024 mendatang,” katanya.

Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 secara resmi dibuka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan dihadiri para pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, para gubernur se-Indonesia, bupati/wali kota, serta para pejabat pemerintahan lainya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengingatkan kembali apa yang akan pemerintah kerjakan dalam lima tahun ke depan.

“Pemerintah akan tetap fokus untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur karena infrastruktur merupakan pondasi kita dalam berkompetisi dengan negara-negara lain. Jadi, yang namanya pembangunan infrastruktur harus betul-betul rampung dan selesai,” kata Jokowi.

Ia mengungkapkan, pemerintah ingin menyambungkan infrastruktur dengan kawasan industri hingga kawasan wisata yang ada di setiap daerah. Siapa yang menyambungkan? Jokowi menyebut semua itu menjadi tugas pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota. (Rls/Atm)