Genjot Sektor Retribusi, DPRD Banten Dorong Pelayanan Berbasis Aplikasi

SERANG (SBN) — Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat menilai sumbangan sektor retribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Banten terbilang masih rendah. Untuk mengatasinya, Pemprov perlu melakukan modernisasi sistem dengan cara mengintegrasikan pelayanan sektor retribusi menjadi berbasis aplikasi.

Ade menuturkan, sumbangan retribusi terhadap PAD Banten masih didominasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Baca Juga

Zaki Terima Penghargaan Khusus Sanitasi dari Bappenas

02 Des 2019

“Pendapatan retribusi memang menjadi sektor pendapatan yang terlemah,” ucap Ade saat ditemui di KP3B, Kota Serang, Selasa (17 Desember 2019).

“Sebagai solusi, saya mendorong Pemprov Banten agar melakukan modernisasi sistem dalam sektor retribusi dengan cara mengemas pelayanan dalam satu aplikasi Contohnya, aplikasi pesanan hotel milik perusahaan swasta yang sudah berkembang, aplikasi tersebut bisa menyediakan layanan untuk mencari dan memesan hotel, kemudian pembayarannya dilakukan secara transfer,” ujarnya.

Pemprov Banten, terangnya, dapat membuat aplikasi serupa untuk mengintergrasikan aset yang bisa menambah pendapatan sektor retribusi. Aplikasi tersebut menampilkan aset disertai rincian tarif masing-masing.

Baca Juga

Tinjau Huntara Cibenda, Irna Pastikan Pembangunan Hampir Selesai

27 Feb 2019

“Misalnya, pada jasa reklame milik Pemprov di jalan provinsi, aplikasi menampilkan reklame mana yang belum dan sudah disewa, kemudian masyarakat yang mau menggunakan reklame tinggal klik dan melakukan pembayaran. Setelah itu, masyarakat bersangkutan diberikan voucher sebagai bukti pembayaran. Nantinya, voucher menjadi bukti saat akan menggunakan reklame milik Pemprov,” tuturnya.

Pola yang serupa bisa dilakukan untuk sektor lain, misalnya untuk layanan RSUD milik Pemprov, sewa alat berat di Dinas PUPR, dan lain-lain.

“Selain lebih efisien, penyediaan layanan tersebut membuat pelayanan tak dilakukan secara langsung sehingga mengantisipasi adanya kebocoran pendapatan dari sektor retribusi. Jadi, tinggal bagaimana Gubernur mau atau tidak memperbaiki pendapatan dari sektor retribusi. Gampang sebenarnya, tinggal komitmen dan perbaiki bareng sistemnya,” ungkapnya. (Hendra/Atm)