Banjir Terus Berulang, Warga Tegal Wangi Kruwuk Kembali Beraudiensi Tuntut Solusi

CILEGON (SBN) — Masyarakat Lingkungan Tegal Wangi Kruwuk, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, kembali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas PU-TR, PT Lotte Chemical, PT PCM, dan PT KIEC, Selasa (12 April 2020). Rapat yang berlangsung di Aula DRPD ini menindaklanjuti hasil dengar pendapat tentang masalah banjir pada 8 Januari 2020 lalu, bahkan warga Tegal Wangi Kruwuk sempat mengancam akan menduduki kantor PT KIEC dan PT PCM jika masalah banjir tidak teratasi.

Husen Saidan sebagai perwakilan masyarakat sekaligus ketua LSM Gappura Banten mengatakan pihaknya menuntut solusi atas persoalan banjir yang kerap melanda belakangan ini. Ia juga meminta pemerintah untuk membatalkan jual-beli lahan untuk jalan Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) karena jalan tersebut menjadi salah satu penyebab banjir.

“Hasil Investigasi, persoalan banjir adalah saluran air yang tidak dapat menampung aliran di beberapa titik sehingga air meluap dan menimbulkan banjir. Maka dari itu, kami minta pemerintah untuk mengkaji ulang, supaya air yang begitu deras itu bisa langsung terbuang ke laut,” katanya.

Selain itu, lanjut Husen, bukan hanya banjir yang menjadi persoalan utama, melainkan kemacetan juga akan kerap terjadi jika jual beli lahan tetap dilakukan. Tugas pemerintahlah untuk memikirkan bagaimana agar jalan menuju pelabuhan dapat melewati kawasan industri.

“Bukan berarti kami menghalangi program Pemkot untuk membuat jalan, akan tetapi menurut hasil investigasi, jalan itu juga mengganggu. Maka usulan kami, jual beli lahan itu harus dibatalkan karena saya pikir lebih baik dibuat aliran sungai,” ungkapnya.

Ridwan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (PU-TR) Kota Cilegon, mengatakan akan melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan untuk bagaimana bersama-sama memecahkan persoalan banjir, khususnya di Lingkungan Tegal Wangi Kruwuk.

“Nanti kita akan berkoordinasi dengan perusahaan yang hadir. Kita akan undang ke PU karena kita juga ada perencanaan soal sungai Grogol yang tidak ada hilirnya. Tapi, kalau masyarakatkan minta tandon, akan kita pikirkan jalan terbaiknya, apakah tandon atau kanal,” ujar Ridwan.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Faturohmi mengatakan, persoalan tersebut pernah menjadi pembahasan beberapa bulan lalu, namun karena ada wabah Covid-19, tindak lanjut pertemuan itu terhambat. Jadi, pertemuan kali ini merupakan tindak lanjut pertemuan waktu itu.

“Waktu itu sifatnya baru keputusan rapat bahwa waktu hearing sebelumnya belum dapat ditindaklanjuti. Mohon maaf, konsentrasi kita buyar akibat pandemi. Makanya, rapat hari ini menindaklanjuti yang sebetulnya itu,” tutupnya. (Wawan/Atm)