KABUPATEN TANGERANG (SBN) — Ketidaktepatsasaran bantuan dari Pemerintah Pusat, baik berupa PKH maupun BPNT yang seharusnya diterima masayarakat miskin Kabupaten Tangerang, disebabkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan masih data tahun 2015.
“Tahun ini sebenarnya sudah kita anggarkan untuk verifikasi update data kemiskinan dari tahun 2015, tapi hingga saat ini masih belum dilakukan,” ujar Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang Deden Umar Dani kepada SuaraBantennews, Sabtu (27 Juni 2020).
Ia menjelaskan, belum adanya verifikasi DTKS olek Pemerintah Kabupaten Tangerang ini menyebabkan bantuan-bantuan sosial yang bersumber langsung dari pemerintah pusat banyak yang tidak tepat sasaran.
“Terakhir, sensus dari BPS tahun 2014 yang disahkan tahun 2015 yang diserahkan kepada Kementerian Sosial,” ungkapnya.
Deden menambahkan, data yang diberikan kepada Kemensos tersebut sebenarnya diberikan kembali ke pemerintah kabupaten dan kota untuk diverifikasi. Namun, menurut informasi, Pemkab Tangerang tidak pernah memverifikasinya.
“Jadi, hingga saat ini data tersebut masih bermasalah,” tutupnya.
Kadinsos Kabupaten Tangerang Ujat Sudrajat belum memberikan keterangan tentang hal ini. Wartawan sudah mencoba menghubungi, namun belum mendapatkan respons. (Restu/Atm)
Pos Terkait
Trending News
Tidak ada komentar