Pemprov Banten Akan Angkat Kembali Enam ASN yang Dipecat

Enam guru honorer di Kabupaten Tangerang dipecat karena pose dua jari.

TANGERANG – Enam guru honorer yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di SMA Negeri 9 Kabupaten Tangerang yang dipecat, lantaran berpose dua jari sambil pamer stiker Prabowo-Sandi akan diangkat kembali.

Banyaknya dukungan dari berbagai pihak kepada enam ASN tersebut, mulai dari Persatuan Guru Republik Indonesi (PGRI), Persatuan Guru Honorer (PGH), Dewan Pendidikan dan sebagainya. Sehingga, Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Banten melakukan peninjauan kembali (PK).

Baca Juga

Tutup Diam-Diam, PT Panca Simpati Diduduki Karyawan

22 Apr 2020

Emed selaku Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Banten saat dihubungi Suarabantennews.com mengatakan, berdasarkan audiensi yang dilakukan oleh PGRI dengan Dindik Provinsi Banten bahwa Pemprov akan mengangkat kembali enam guru honerer yang diberhentikan secara langsung tersebut, pada Senin (25/3/2019).

“Mereka akan diangkat kembali, mulai aktif per-01 Mei 2019, honor bulan Maret akan dibayarkan sesuai jam kerja, tetapi honor di bulan April tidak dibayarkan. Pernyataan secara lisan bahwa mereka akan diangkat kembali sudah disampaikan, tetapi kami terus menunggu pernyataan dalam bentuk tulisan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang Prof. Dr. Eman Anom menambahkan, bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten terlampau pro-aktif dan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dindik belum melakukan koordinasi secara komprehensif dengan pihak terkait seperti Bawaslu, Dewan Pendidikan dan PGRI.

Baca Juga

Jelang PSBB Pemkab Tangerang Siapakan 16 Titik Pemeriksaan

16 Apr 2020

“Itu hanya arogansi Kepala Dinas saja, banyak pejabat di tingkat Provinsi yang mendukung paslon no urut satu lantas biasa saja, mengapa guru honorer mendukung paslon no urut dua langsung dipecat, ini tidak fair dan ini adalah selalu bentuk kedzoliman. Jika hal ini didiamkan maka akan menuai isu di tingkat nasional, oleh karena itu pemerintah harus meredam isu tersebut sejak dini,”tuturnya.

Ia berharap untuk kedepan Pemprov Banten harus benar-benar teliti dan tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan, karena setiap keputusan memiliki dampak yang signifikan untuk ke depan.(res)