Jadi Tim Penilai Balon Kades, LPM ICD tidak Profesional dan Alamat Kantornya Fiktif?

Ratusan warga Desa Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Tangerang. Mereka memprotes balon kades yang mereka dukung tidak lolos tes kompetensi dasar (Foto: Yadi).

TANGERANG (SBN)-, Keberadaan tim Institute for Community Development Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (ICD LPM) sebagai tim independen yang menilai tes kompetensi balon kades di Kabupaten Tangerang menuai polemik. Usai pelaksanaan tes pada Selasa (8/10/19) lalu, satu per satu balon kades beserta pendukungnya melancarkan aksi protes. Tes itu diikuti 655 dari 656 balon dari 153 desa.

Pelaksanaan Pilkades yang sedianya akan digelar secara serentak pada 1 Desember 2019 pun makin rawan konflik. Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar pernah mengatakan, pelaksanaan pilkades di semua desa di Kabupaten Tangerang rawan konflik.

Baca Juga

Wali Kota Serang Sosialisasikan Layanan Call Center 112: Jangan untuk Main-main

02 Des 2019

“Dari hasil pemetaan, semua punya potensi (rawan konflik). Tapi nanti kita lihat perkembangannya,” tutur Zaki seperti diberitakan Warta Kota, Rabu (11/9/19).

Keberadaan tim independen sebagai penentu tes yang sangat menentukan langkah para balon kades dianggap cacat hukum. Bahkan, tim independen disebut dibentuk orang-orang tertentu untuk menzalimi warga. Pernyataan itu disampaikan Dulamin Zigo, Koordinator Lapangan pada aksi unjuk rasa atusan warga Desa Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, di depan kantor DPRD Kabupaten Tangerang, Senin (14/10/19).

“ICD ini, tim independen tertentu yang dibuat orang-orang tertentu untuk menzolimi warga. Kami ingin ketemu langsung (DPRD) tanpa diwakili, karena kami ingin dapatkan penyelesaian terkait hal ini,” kata Dulmin dalam orasinya yang kami kutip dari Tangerang News.

Baca Juga

Selama Mudik, Angka Laka Lantas di Tangerang Menurun

17 Jun 2019

Tes kompetensi balon kades merupakan penentu seorang balon kades ditetapkan menjadi calon kades sehingga bisa ikut dalam pilkades. Seperti diketahui, batas maksimal calkades di setiap desa adalah 5 kandidat. Namun di beberapa desa, orang yang mendaftar untuk menjadi calon lebih dari 5 orang. Tes tertulis inilah yang menjadi saringannya.

Hasil tes itu, dari 656 balon tersaring menjadi 594 orang yang ditetapkan sebagai calon. Itu artinya, ada 62 balon yang tidak lolos. Asisten Daerah I Kabupaten Tangerang Heri Heryanto mengatakan, balon yang tidak lolos atau gugur adalah balon yang tidak memenuni standar kompetensi atau kualifikasi calkades pada pada tes tertulis itu.

“Dari tes tertulis yang dilakukan, peserta yang tidak lulus karena tidak memenuhi standar, seperti pengetahuan mereka tentang desa dan sebagainya,” kata Heri, Minggu (13/10/19) seperti diberitakan Tempo.

Meski menuai komplain, tes tertulis diklaim transparan dan tidak ada kompromi. Keterlibatan tim independen ICD LPM disebut sebagai bukti bahwa pelaksanaan tes bebas dari ‘main mata”. Demikian dikatakan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.

“Tidak ada satu pun tindakan yang merupakan titipan. Semua dilakukan secara transparan dan terbuka,” kata Zaki usai membuka pelaksanaan tes.

Namun, gelombang protes dari balon yang gugur serta pendukungnya tak terhindarkan. Tercatat sudah ada beberapa balon dan pendukungnya yang menggelar aksi unjuk rasa seperti balon dari Desa Patrasana, Kecamatan Kresek, balon dari Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, dan balon dari Desa Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi.

Tim Independen ICD tidak Profesional, Alamat Kantornya Fiktif?

Pada aksi unjuk rasa sebelumnya yakni Jumat (11/10/19), Dulamin juga menuding tim independen ICD tidak profesional. Ia menyebut, ketidakprofesionalan itu diantaranya kertas pengumuman hasil balon kades distempel kering dan pengumuman hasil seleksi disampaikan pada Selasa (8/10). Padahal, pada tanggal itu adalah tanggal digelarnya tes.

“Dengan anggaran seleksi balon kades sebesar Rp 382 juta, masa kertas pengumuman hasil seleski dari tim independen seperti kertas foto kopi?,” kata Dulamin seperti diberitakan Banten Raya.

Masih dari sumber berita yang sama, Dulamin mengklaim, sejumlah warga dan balon kades yang gagal telah menelusuri kantor tim independen berdasarkan alamat di kertas pengumuman. Haslinya, kata dia, tidak ditemukan kantor tim independen itu.

“Kantor tim independen itu diduga fiktif,” ungkapnya.

Tudingan bahwa tim independen ICD tidak profesional pun menguat. Hal itu terjadi saat tim independen ICD mengakui telah melakukan kesalahan dalam menetapkan hasil tes. Melalui surat dengan titi mangsa Cimahi, 10 Oktober 2019, tim independen ICD meralat hasil tes yang sudah dikeluarkannya.

Surat dengan nomor: 074/204/ICD/X/2019, Perihal: Hasil Perbaikan Test Tertulis Kemampuan Dasar Bakal Calon Kepala Desa yang ditujukan kepada Panitia Pilkades Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis itu menganulir balon yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai calon dan menetapkan lolosnya seorang balon yang sebelumnya ditetapkan tidak lolos.

“Pada hari ini Rabu tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas, kami Panitia Independen mengakui telah melakukan kesalahan teknis pada sistem penilaian kami,” demikian petikan dari surat yang beredar di kalangan wartawan itu.

Dalam surat itu dijelaskan, kesalahan ada pada penilaian soal pilihan ganda yakni bobot poin yang seharusnya 3 ternyata pada sistem tim independen ICD hanya pada bakal calon 1 sampai 3 yang bobotnya 3. Sedangkan pada bakal calon nomor 4 bobotnya 4 dan bakal calon nomor 5 sampai 8 bobotnya 5.

Atas kesalahan sistem itu, tim independen ICD membatalkan surat nomor: 074/50/ICD/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019 yang telah menetapkan nama Basumi, Usdi, Asnubi Faditiya, Ahmad Yani, dan Bading Iswahyudi sebagai balon kades yang lolos menjadi calon. Tim independen ICD meralat nama-nama itu dengan nama-nama Basumi, Ahmad Yani, Usdi, Roheni, Asnubi Faditiya. Nama Bading Iswahyudi yang sebelumnya lolos dibatalkan. Posisinya diganti Roheni yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos.

Terang saja surat ralat itu menuai reaksi keras. Informasi yang kami himpun, Bading Iswahyudi tidak terima dengan ralat itu. Bading pun dikabarkan akan melaporkannya ke kepolisian.

Surat ralat dari tin independen ICD (Foto: istimewa)

Siapa yang Menunjuk ICD?

Polemik soal keberadaan tim independen ICD pun mengarah pada: siapa yang menunjuk tim itu untuk mengurusi pilkades di Kabupaten Tangerang? Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang sebagai leading sector pelaksanaan pilkades justru membantah telah menujuk tim independen ICD.

Kepala DPMPD Kabupaten Tangerang Ahdiyat Nuryasin malah menyebut, tim independen ICD direkomendasikan oleh oleh Asisten Daerah (Asda) 1 Pemkab Tangerang Bidang Pemerintahan Heri Heriyanto.

“Yang merekom tim independen itu Pak Asda satu (Heri Heryanto-red). Silakan konfrmasi saja,” kata Ahidyat.

Terkait hasil tes kompetensi dasar, Ahdiyat justru ogah ditanya. Dia mengarahkan agar pertanyaan seputar itu ditanyakan kepada tim independen ICD. “Silakan konfrmasi ke tim idependen ya. Jangan ke saya, tapi saya tidak bisa memberikan nomor kontaknya tanpa seizin tim idependen itu,” kata dia.

Sementara itu, Asda 1 Kabupaten Tangerang Heri Heriyanto membantah tudingan Ahdiyat bahwa dirinyalah yang merekomendasikan tim independen ICD. Ia malah mengaku tidak tahu ada lembaga dengan nama LPM ICD. Meski begitu, Heri mengaku kenal dengan Ketua LPM ICD yakni Fernandes Mangunsong.

Sedangkan Wakil Bupati Tangerang Mad Romli menyebut, keberadaan ICD LPM  sebagai tim independen tes kompetensi dasar balon kades di Kabupaten Tangerang sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Tidak ada penunjukan langsung, akan tetapi dilakukan melalui proses lelang,” ujarnya, Senin, (14/10/19).

Ia mengatakan, penunjukkan ICD telah melalui proses lelang dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal itu dilakukan karena anggaran yang digunakan sudah di atas batas anggaran penunjukan langsung.

“Itukan anggarannya besar tidak mungkin mereka menunjuk langsung,” tuturnya.

Saat ditanya seperti apa proses lelang yang dimaksud, Mad Romli tidak menjelaskannya dengan rinci.

Hingga Senin (14/10/19), beberapa balon kades beserta para pendukungnya masih melakukan aksi unjuk rasa. Balon kades dan pendukungnya yang menggelar aksi unjuk rasa hari ini diantaraya balon kades dari Desa Pangkalan, Rawa Rengas, Tanjung Burung, Tanjung Pasir, Karang Serang, Kayu Bongkok, dan Lontar.

Kami sudah berusaha meminta konfirmasi dari tim independen ICD. Kami beberapa kali menghubungi nomor telepon genggam yang tertera di kop surat pengunguman hasil tes namun selalu dialihkan. Kami juga sudah mengirim pesan ke nomor itu melalui aplikasi What’s App. Namun meski sudah centang dua, pesan dari kami belum direspons. (Restu/Yad/Don).