Korupsi Politik Marak, ICW: Peran Masyarakat Penentu Calon Pemimpin

Ramzy
23 Okt 2019 18:41
2 menit membaca

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo memberikan keterangan usai seminar antikorupsi di Yayasan Al-Khairiyah Citangkil, Cilegon, Rabu (22/10/2019)

CILEGON (SBN) — Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang maraknya korupsi di berbagai tingkat pemerintahan berawal dari kesalahan saat proses memilih politisi sebagai pejabat publik. Demikian dikatakan Adnan Topan, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo usai seminar antikorupsi di Yayasan Al-Khairiyah Citangkil, Cilegon, Rabu (22/10/2019).

Adnan mengatakan, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya praktik penyimpangan kekuasaan pada berbagai tingkat pemerintahan adalah harga yang harus dibayar karena politik uang yang begitu besar.

“Peran masyarakat menjadi penting dalam menentukan calon pemimpin di masa datang,” ungkapnya.

Adnan melihat perlu tumbuhnya calon-calon pemimpin daerah yang kuat dan matang serta berintegritas. Mereka harus tampil ke gelanggang dan perlu dukungan serta pengawasan masyarakat.

“Ini kan perebutan medan perang. Kalau mereka hanya jadi penonton, ya, kalah terus sama mereka yang terus melakukan praktek-praktek penyimpangan,” tandasnya.

Sementara itu, Kordinator Program Satgas Masyarakat Sipil Dikyanmas KPK Benydictus Siumlala menambahkan, money politic (politik uang) itu akan terus terjadi jika supply (pasokan) dan demand (permintaan) itu masih ada. Tinggal sejauh mana pendidikan politik masyarakat dilakukan.

“Kita coba hilangkan demand-nya agar mereka tidak melakukan itu,” ujar Benydictus.

Kordinator Program Satgas Masyarakat Sipil Dikyanmas KPK Benydictus Siumlala

Seminar Nasional yang diselenggarakan di Kampus Al-Khairiyah itu merupakan upaya memberikan pendidikan tentang korupsi sejak dini sehingga mereka akan lebih memahami apa dan bagaimana bahaya korupsi.

“Harapan kita agar pencegahan korupsi ini bisa mulai sejak dini. Anak-anak sekolahan seperti SMA dan kuliahan yang sekarang jadi peserta,” tutupnya.

Tema yang diusung dalam Seminar Nasional itu adalah “Menumbuhkan Peran Siswa dan Mahasiswa dalam Gerakan Pencegahan dan Pendidikan Antikorupsi”. Seminar itu dihadiri juga para perwakilan dari 4 lembaga antikorupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan, Indonesia Corruption Watch (ICW), Akademi Antikorupsi, dan Banten Bersih.

Dalam seminar tersebut, sebuah kurikulum antikorupsi ditandatangani bersama oleh Pengurus Besar Al-Khairiyah dan pengurus 4 lembaga antikorupsi di atas. (Wawan/Atm)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan