SERANG (SBN) — Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, angka kemiskinan di Banten meningkat 0,98 persen atau 134,6 ribu orang sehingga menjadi 5,92 persen atau 775,99 ribu orang dari periode sebelumnya (September 2019) sebesar 4,94 persen atau 641,42 ribu orang.
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengaku jika peningkatan angka kemiskinan tersebut tidak terlepas dari efek pandemi Covid-19.
“Ini dampak Covid-19, sehingga banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” ucap Andika, Jumat, 17 Juli 2020.
Ia mengungkapkan, jika kenaikan angka kemiskinan tersebut terjadi bukan hanya di Banten, akan tetapi di luar daerah juga.
“Menurut saya, ini terjadi bukan hanya di Banten, tapi di luar Banten juga sama, bahkan dunia,” ungkapnya.
Dia menegaskan bahwa meningkatnya angka kemiskinan di Banten akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran
Menanggapi hal tersebut, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang Faisal Dudayef Payumi Padma menilai, kenaikan angka kemiskinan tersebut karena Pemprov Banten lamban dalam mengatasi penanganan Covid-19.
“Ini jelas kegagalan Pemprov Banten. Dimana gagal memetakan kemiskinan, pengangguran serta lambannya penangan Covid-19, terlebih melakukan terobosan penanggulangan,” ucapnya.
Menurutnya, kemiskinan dan pengangguran akan tetap meningkat, apabila Gubernur dan jajarannya tidak mampu mengidentifikasi masalah terkait keduanya.
“Seharusnya koordinasi dengan bupati atau wali kota melalui pemutakhiran basis data terpadu kemiskinan yang kini terintegrasi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TPN2K),” tandasnya.(Hendra/Zie)
Pos Terkait
Trending News
Tidak ada komentar