Pengamat Kebijakan Publik: Pemkot Tangerang Mesti Punya Political Will, Jangan Lempar Tanggung Jawab

KOTA TANGERANG (SBN) — Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul, menanggapi minimnya kuota siswa yang tertampung sekolah menengah pertama negeri (SMPN) di Kota Tangerang. SMPN di Kota Tangerang saat ini hanya dapat menampung 10.600 siswa, padahal total siswa yang lulus sekolah dasar (SD) tahun 2020 ini mencapai 32.000 siswa.

Menurut Adib, seharusnya Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh. Masyarakat memilih sekolah negeri bukan hanya karena kualitas, tetapi juga mengincar hal lain, seperti keringanan biaya (gratis) dan sebagainya.

Baca juga: Kuota Masuk SMP Negeri Minim, Banyak Siswa Terpaksa Masuk Sekolah Swasta

“Masa iya, sih, setiap tahun ajaran baru selalu disibukkan dengan warga yang tidak tertampung oleh sekolah negeri? Ini menurut saya sungguh ironis,” ujarnya kepada SuaraBantenNews. Kamis (2 Juli 2020).

Adib melanjutkan, Pemerintah Kota Tangerang seharusnya tahu bahwa kebutuhan mendasar publik itu bukan hanya soal kesehatan, melainkan juga pendidikan. Karena itu, Pemkot harus menghadirkan layanan pendidikan tersebut kepada masyarakat.

“Bagaimana ceritanya kita indeks pembangunan manusia tinggi? Salah satu unsurnya ini tidak terpenuhi. Menurut saya, itu yang harus segera direalisasikan implementasinya oleh Pemkot Tangerang,” jelasnya.

Adib menerangkan, untuk menyelesaikan masalah ini harus ada kesungguhan politis (political will) dari Pemkot Tangerang dan pemangku kepentingan lainnya, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kesungguhan politis yang dimaksud, misalnya, anggaran yang telah disiapkan jangan lebih banyak digunakan untuk rapat ataupun studi banding. Lebih baik difokuskan untuk pendidikan.

“Kota Tangerang itu adalah salah satu kota yang maju. Masa iya menyelesaikan masalah pendidikan tidak bisa? Jadi harus ada political will dari DPRD dan Pemkot Tangerang untuk menyelesaikan ini,” katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah menyatakan bahwa Pemkot Tangerang telah menyosialisasikan kepada sekolah-sekolah swasta agar mengurangi besarnya iuran SPP agar tidak terlalu membebani para orang tua murid, terlebih saat ini dalam kondisi pandemi covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Adib menegaskan, Pemkot tidak bisa mengatakan telah menghimbau kepada sekolah swasta agar mengurangi biaya pendidikan karena sekolah swasta itu merupakan salah satu bisnis di dalam dunia pendidikan.

“Tidak bisa begitu. Beliau jangan lupa, sekolah swasta itu bisnis pendidikan. Gak bisa sekedar diimbau, terlebih dugaan penyelewengan dana BOS itu sering terjadi di sekolah swasta. Menurut saya, memang fundamentalnya itu,” katanya.

Untuk itu, Pemkot harus menjawab permasalahan ini karena jika merujuk kepada visi dan misi Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah pada saat kampanye, ia mengatakan sektor pendidikan itu paling penting.

“Pendidikan itu salah satu keperluan dasar yang diperlukan warga Kota Tangerang. Dan ini harus dihadirkan. Jangan sampai setiap tahun ajaran baru masalahanya selalu seperti ini. Orang butuh sekolah, tapi susah didapat” jelasnya.

Adib menegaskan, jangan pula Pemkot melempar tanggung jawab kepada sekolah swasta dan mengatakan sekolah swasta itu masih banyak karena orang memilih sekolah negeri itu bukan hanya karena kualitasnya, tetapi juga karena sekolah di negeri ini bisa meringankan biaya, bahkan gratis.

“Itu yang dicari oleh orang. Tandanya apa? Ya, orang Kota Tangerang ini dalam hal apa pun itu yang dicari yang negeri karena memang bisa gratis,” pungkasnya. (Yadi/Atm)