SERANG (SBN) — Melalui Kementerian Energi dan Sumber Data Mineral (ESDM), Pemerintah menyatakan akan mengubah skema subsidi gas LPG 3 kg mulai pertengahan 2020 ini. Harga gas “melon” nantinya akan disesuaikan harga pasar selayaknya gas LPG 12 kg.
Terkait hal tersebut, Gubernur Banten Wahidin Halim meminta agar rencana pencabutan subsidi tersebut dikaji ulang.
“Saya mengusulkan, bantuan untuk masyarakat tidak mampu jangan dicabut karena nanti akan berimbas terhadap keberlangsungan hidup masyarakat,” ucapnya.
Pria yang biasa disapa WH itu juga menilai pencabutan subsidi kepada warga miskin kurang tepat sebab saat ini warga miskin banyak menggunakn gas elpiji 3 kg untuk kebutuhan memasak di rumah.
“Dulu orang pakai kayu, disuruh pakai minyak. Sudah pakai minyak, disuruh pakai gas. Eh, gasnya sekarang malah dicabut subsidinya,” katanya.
“Saya sebagai wakil rakyat Banten meminta, batalkanlah kebijakan pencabutan subsidi,” ujarnya.
Terkait permasalahan ini, Akademisi Banten Maman Rumanta juga menolak rencana pencabutan subsidi tersebut karena dinilai belum sesuai dengan tingkat kesejateraan masyarakat.
“Selama ini, masyarakat masih banyak yang belum sejahtera, dan kurang mampu, sehingga ketika harganya naik maka masyarakat akan sangat terbebani,” ucapnya di Kampus UT Serang, Pakupatan, Kota Serang, Rabu (22 Januari 2020).
Sebagai akademisi, ia mengaku prihatin dengan rencana tersebut karena saat ini saja masyarakat banyak yang menolak.
“Sebelum adanya gas elpiji, masyarakat menggunakan minyak tanah, kemudian didorong untuk memakai elpigi. Setelah masyarakat memakai elpiji, malah subsidinya dicabut. Ini kan akan berdampak besar terhadap masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, ia berharap pemerintah mengkaji lagi rencana pencabutan subsidi gas elpigi ini. (Hendra/Atm)
Pos Terkait
Trending News
Tidak ada komentar