Fraksi PKS DPRD Banten Kecam Pernyataan Kepala BPIP yang Menyebut Agama Musuh Pancasila

SERANG (SBN) — Pernyatan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi yang menyebut agama musuh terbesar Pancasila mendapat kecaman dari sejumlah pihak, di antaranya, dari Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M. Rais.

“Kalimat itu sangat fatal. BPIP itu seharusnya menyatukan dan menyejukkan, bukan justru memecah belah. Apa tidak ada para cendikiawan yang ahli di bidang ketatanegaraan yang tidak membuat gaduh? Pemerintah harus mendengarkan aspirasi rakyat, mendengar MUI dan para tokoh agar orang tersebut dicopot dari jabatannya,” ucap Juhaeni saat ditemui di kediamannya, Unyur, Kota Serang, Sabtu (15 Februari 2020).

Menurut Juhaeni, profesor tersebut tuna sejarah, tidak tau bagaimana pancasila digali oleh para pendiri bangsa ini. Memusuhi atau membenturkan antara agama dan pancasila itu pemikiran orang-orang Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Saya pikir prof ini meskipun secara KTP Islam, tetapi perlu kita curigai jangan-jangan orang ini komunis yang tidak terang-terangan. Kita sangat sayangkan kenapa orang seperti itu ditaro di BPIP,” ujarnya.

Di Zaman Orde Baru sekalipun, sambungnya, ide semacam itu pasti dimusuhi oleh negara. Ia mempertanyakan kenapa ide itu lahir di Era Reformasi ini.

“Orang-orang dalam tanda kutip berpahaman komunis, menggunakan pancasila sebagai senjata berlindung untuk menghantam agama ini. Di zaman orde baru tidak ada yang kaya gitu, tetapi sekarang berani. Seharusnya itu tidak terjadi,” katanya.

Terkait pernyataan tersebut, sambungnya, itu sudah mengarah ke penistaan agama, bahkan bukan hanya agama islam yang dinistakan, akan tetapi semua agama sebab dia ingin membenturkan agama dengan Pancasila. Artinya, jangan ada agama di Indonesia, yang ada hanya Pancasila.

“Kalau orang semacam ini dijadikan pejabat negara, jangan-jangan ini sengaja dipasang untuk menutupi kekurangan pemerintah terkait pertumbuhan ekonomi karena kondisi ekonomi saat ini yang sedang lesu,” ujarnya.

Terkait BPIP, tuturnya, itu tidak perlu, karena pancasila sudah selesai atau sudah final. Itu hanya akan menghambur-hamburkan uang negara saja, sementara saat ini masyarakat sedang menjerit karena banyak harga yang naik seperti BPJS.

“Kalau pemimpin cerdas itu idenya diterima oleh seluruh bangsa, idenya membangun, bukan memecah belah. Jadi harus lebih bijak lagi dalam membuat kebijakan,” tegasnya. (Hendra/Atm)