Investasi Besar, Pengangguran Tinggi. Andika: Keseluruhan Harus Kita Bedah
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menjelaskan hubungan tingginya tingkat pengangguran dengan dunia pendidikan yang belum bisa menyiapkan tenaga kerja untuk menyokong industri.
Serang (SBN) — Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten Mukhlis mengkritik Pemerintah Provinsi Banten karena kurang maksimal dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas untuk menyokong industri.
Banten adalah wilayah yang memiliki segala potensi, terutama objek investasi, tapi justru angka pengangguran sangat tinggi karena tenaga kerja yang ada tidak mampu mengisi bidang lapangan kerja yang tersedia.
“Angka pengangguran kita masih di atas rata-rata nasional, padahal Banten memiliki investasi nomor tiga terbesar secara nasional. Ini kan tidak linier,” ujar Mukhlis.
Dia menambahkan, salah satu faktor penyebabnya adalah dunia pendidikan yang belum bisa menyiapkan tenaga kerja untuk menyokong industri.
“Saat ini, pendidikan kita belum bisa menjawab kebutuhan masyarakat, terlebih di dunia kerja,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengeklaim pelayanan dasar pendidikan di Banten lebih baik. Menurutnya, pelayanan pendidikan daar dapat dirasakan seluruh masyarakat Banten. Kemudian, masyarakat Banten juga mudah melanjutkan ke tingkat SMA Negeri atau SMK Negeri dengan program pendidikan gratis.
“Fasilitas juga sedang kita benahi. Kita bangun sekolah-sekolah baru. Kita harapkan, satu sekolah dibangun di setiap kecamatan. Apalagi dengan sistem zonasi, kebutuhan SMA dan SMK tentunya harus dipenuhi agar di setiap kecamatan tersedia. Jadi, konteksnya untuk memudahkan masyarakat juga,” ujar Andika.
Dia menambahkan, saat ini SMK Negeri di Banten sedang mengadakan revitalisasi. SMK Negeri ini juga harus bersesuaian dengan potensi lapangan kerja yang tersedia. Misalnya, di wilayah industri, jurusannya juga mesti terkait dengan industri. Di daerah agrobisnis, jurusannya pun mesti tentang pertanian.
“Angka partisipasi kasar tingkat SMA dan SMK Negeri semakin meningkat. Kita mendorong masyarakat mendapatkan pelayanan pendidikan minimal 12 tahun wajib belajar. Ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi, dan pengembangan kapasitas serta kreativitas sehingga nantinya mampu mendapatkan atau menciptakan lapangan kerja,” ucapnya.
Terkait pengangguran yang tinggi, Andika menambahkan, “Provinsi sedang memaksimalkan fungsi pelayan pendidikan menjadi salah satu jalan keluar untuk penguatan masyarakat Banten agar mereka mendapatkan pendidikan yang layak sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja,” ucapnya.
Dalam konteks revitalisasi dan pendidikkan gratis, Pemprov Banten bahkan sudah bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dan sudah dilaksanakan. Menurutnya, baru 4 provinsi yang melakukan kerja sama ini, termasuk Banten.
“Itu link and mach antara SMK Negeri dan industri dan itu sudah dilaksanakan. Jadi, bukan hanya dari hulu, tapi keseluruhan harus kita bedah. Apakah sistemnya melalui konteks investasi besar, tapi ternyata tidak menyerap tenaga kerja,” ujarnya.
Pemprov Banten berfokus meningkatkan kualitas masyarakat Banten untuk mampu bersaing, baik dari sistem pendidikan maupun pembinaan. Bahkan pemerintah pun memaksimalkan balai latihan kerja untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelatihan dan sertifikasi secara gratis. (Hendra/Atm)
Pos Terkait
Trending News
Tidak ada komentar