Ketua DPRD Sebut BPBD Banten Gagap Bencana

SERANG (SBN) — Ketua DPRD Banten Andra Soni menyebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten gagap bencana. Menurutnya, penanganan yang dilakukan belum maksimal dan tidak terkoordinasi dengan baik.

“Saya anggap gagap bencana. Pelaksana Tugas (Plt.) BPBD-nya kepala inspektorat yang melaksanakan sekaligus mengawasi. Ini harus kita perbaiki dan koordinasikan agar kita selalu siap menghadapi bencana,” ucap Andra Soni usai rakor di BPBD Banten, Kota Serang, Rabu (8 Januari 2020).

Kesiapan menghadapi bencana, sambungnya, merupakan kewajiban kita bersama. BPBD diberikan anggaran untuk siap ketika ada bencana. Selain itu, koordinasi antar-OPD (Organisasi Perangkat Daerah) belum maksimal.

“Saat saya nanya, apakah semua sudah terkoordinasi dengan relawan yang tampak di depan mata, seperti Front Pembela Islam (FPI)? Mereka jawab, belum,” ujarnya.

Usulnya juga, perlu adanya pusat data terpadu satu pintu sehingga informasi yang diperoleh tidak berbeda-beda.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi V DPRD Banten Iif Makmur yang menyoroti masalah koordinasi.

“Perlu ada crisis center data satu pintu. Jangan sampai semrawut. Jadi, siapa pun yang datang cari informasi itu ke pemerintah,” ucapnya.

Selain itu, Anggota Komisi V DPRD Banten Furtasan Ali Yusuf menyoroti masalah koordinasi penyaluran bantuan agar tepat sasaran.

“Pemerintah harus mengkoordinir dengan baik terkait penyaluran bantuan karena saya nemu di lapangan ada oknum yang menyalahgunakan bantuan,” ucapnya.

Menanggapi munculnya sebutan gagap bencana dari Ketua DPRD Banten, Plt. BPDB Banten Kusmayadi menanggapi bahwa menurutnya tidak gagap bencana karena BPBD sudah berkoordinasi dan data perkembangan bencana selalu dinamis.

“Kalau dianggap gagap bencana, tidaklah, karena kalau data itu dinamis, apalagi pada saat kejadian, pasti akan terus bertambah. Kita juga tidak bisa langsung data sekian, semakin normal maka data semakin valid,” ucapnya.

Misalnya, data korban meninggal dunia pada musibah tersebut. Mulanya, hanya 5 orang, sekarang menjadi 20 orang: 10 di Lebak, 4 di Tangerang Selatan, dan 6 di Kota Tangerang. (Hendra/Atm)