FKPT Minta Pemkab Tangerang Sikapi Rencana Hengkangnya Lima Perusahaan Besar di Tangerang

TANGERANG (SBN) — Ketua Forum Komunikasi Personalia Tangerang (FKPT), Imas Ihya menyebut lima perusahaan besar di Kabupaten Tangerang bakal hengkang. Pihaknya meminta Pemkab Tangerang agar tidak diam dan menyikapi hal tersebut.

Ia menjelaskan, kini para pelaku usaha tersebut, mereka sudah menyiapkan diri untuk pindah ke kota dan kabupaten lain. Setelah berdiskusi dengan rekan HRD di FKPT ternyata benar mereka akan pindah dan informasi ini benar dan akurat.

Baca Juga

ICAB Minta Gudang Kepiting di Dadap Segera Dibongkar

10 Okt 2018

“Tentunya Pemerintah Kabupaten Tangerang harus berada di tengah-tengah kita semua, untuk bersama-sama dalam menyikapi,” ujarnya, Selasa, 28 Januari 2020.

Ia mengungkapkan, selain terdapat segelintir aturan yang rumit, namun ada hal lain yang menjadi momok bagi HRD yakni dalam mengurus gaji pegawai cukup mahal. Berbeda dengan daerah lain seperti Sidoarjo, Tegal dan Brebes.

“Para pelaku usaha mereka sudah membeli tanah dan akan membangun perusahaan disana,” ujarnya.

Baca Juga

Memanfaatkan Keuangan Sosial Syariah dan Filantropi untuk Membangun Kembali Indonesia dengan Lebih Baik

07 Agu 2020

Dugaan kuat, jelasnya, mereka melihat UMK di Kabupaten Tangerang yang mencapai Rp 4.168.269,- yang sangat luar biasa berbeda jauh dengan daerah yang berada di Brebes, Tegal, hanya sekitar Rp 2 juta. Kemudian, belum ditambah dengan upah sektoral.

“Jika dibandingkan bisa satu berbanding tiga, bisa dibayangkan, tentu saja perusahaan sangat kesulitan,” ujarnya.

Melihat fenomena ini, kata dia, tentu ribuan karyawan di Kabupaten Tangerang akan kehilangan pekerjaan, karena jenis perusahaan yang akan pindah yaitu perusahaan yang investasi padat modal dan padat karya yang disitu terdapat ribuan karyawan.

“Selain itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan investasi berkurang yaitu regulasi, izin bangunan membutuhkan dana ratusan juta. Memang bagus, tapi harus ada hal yang lebih bagus lagi dalam mengambil pendapatan dari hasil investasi,” tuturnya.

“Pemerintah harus cepat dalam mengatasi masalah regulasi, UMK dan masalah lain agar dapat diselesaikan dan disederhanakan dengan baik,” tutupnya.(Restu/Zie)