Pemkot Cilegon Harus Transparan Soal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

CILEGON (SBN) — Salah seorang warga Kota Cilegon, Silvi Shofawi Haiz, mengaku kecewa sekaligus mengecam sikap pemerintah Kota Cilegon soal penanganan kasus Covid-19 karena dianggap tidak transparan mengenai alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar 10 miliar. Demikian dikatakan Silvi, Jumat (3 April 2020), melalui saluran teleponnya.

“Saya sebagai masyarakat sangat mengecam tidak adanya transparansi dari pemerintah Kota Cilegon atas rencana penggunaan dana 10 miliar tersebut, dari mana sumbernya, dan untuk apa saja penggunaanya,” kata Silvi.

Menurutnya, pemerintah Kota Cilegon tidak memiliki perencanaan yang baik soal penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19. Pernyataan Wali Kota Cilegon Edi Ariadi pada sebuah televisi nasional bahwa dia tidak akan mengarantina wilayahnya ternyata tidak cukup membuat warganya tenang dengan kondisi dan situasi saat ini. Seharusnya, lanjut Silvi, ada langkah lain yang lebih strategis yang diterapkan sebagai pengganti tidak dilakukannya karantina lokal.

“10 miliar itu untuk apa? Mengkarantina wilayahnya tidak, melakukan tes bebas korona untuk warga secara gratis juga tidak. Malah, saya dengar akan bagi-bagi sembako. Lantas, di mana pencegahannya? Pemerintah wajib melindungi seluruh warganya atas ancaman penyebaran Covid-19 yang begitu masif ini,” tutur Silvi.

Silvi menambahkan, dana 10 miliar yang di gembar-gemborkan pemerintah sejauh ini masih belum terbuka rencana penggunaanya. Informasi yang tersampaikan kepada publik hanya untuk sektor kesehatan secara gelondongan saja, tidak ada rincian penggunaanya secara jelas.

Pemerintah Kota Cilegon juga mendapat bantuan cairan disinsfektan dari beberapa perusahaan kimia untuk memenuhi kebutuhan penyemprotan di ruang-ruang publik sebagai langkah memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Meskipun begitu, kata Silvi, jangan campur adukkan anggaran pencegahan penanganan Covid-19 yang dialokasikan dari APBD dengan bantuan dari pihak swasta.

“Kami juga mendukung langkah pemerintah dalam upaya menangani Covid-19 ini. Tapi, kami masyarakat perlu transparansi. Tolong pemerintah jangan memancing di air keruh. Jangan coba-cob,a nanti bisa bertabayun dengan KPK,” ujarnya. (Wawan/Drk)