CILEGON (SBN) — Lembaga Monitoring Crisis Corona (MCC), meminta Pemerintah dan DPRD Kota Cilegon terbuka soal anggaran penanganan Covid-19 dan hasil Swab pasien berstatus PDP yang meninggal.
Dengan terbuka, masyarakat akan lebih meningkatkan kewaspadaannya dan lebih melindungi dirinya. Hal ini di katakan Direktur MCC Silvi Shofawi Haiz, Minggu, 12 April 2020.
Direktur MCC yang juga seorang Lawyer ini mengatakan, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar dan utuh, baik terkait besaran anggaran penanganan Covid-19 maupun penggunaannya.
Bahkan hasil observasi pasien PDP yang meninggal pun perlu di publish, seperti apa hasilnya, apakah benar-benar terkonfirmasi positif atau negatif. Dari keterbukaan informasi itu masyarakat akan lebih meningkatkan perlindungan terhadap dirinya maupun keluarganya.
“Saya belum mendengar pemerintah maupun DPRD Kota Cilegon secara resmi mengumumkan anggaran penanganan Covid, yang saya dengar malah berubah-ubah, dari Rp4 miliar menjadi Rp10 miliar, kemudian berubah lagi menjadi Rp30 miliar, jadi mana yang benar,” kata Silvy.
Dengan adanya informasi yang setengah-setengah itu, lanjut Silvy, pemerintah dan DPRD terlihat masih ragu soal keterbukaan informasi publik. Padahal UUD KIP Nomor 14 Tahun 2008 sudah jelas, semua mesti terbuka kecuali rahasia Negara. Dan konsekuensi dari ditutup-tutupinya informasi publik adalah hukuman penjara.
“Termasuk DPRD yang rencananya akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,2 miliar itu juga harus jelas,” tuturnya.
Oleh karena itu, Silvy Shofawi Haiz pengacara senior ini akan melakukan monitoring terhadap langkah pemerintah terkait penanganan pencegahan wabah Covid-19 ini, baik dari sisi anggaran maupun penggunaanya, termasuk soal status 3 orang pasien PDP yang meninggal apakah terkonfirmasi Positif atau tidak.(Wawan/Zie)
Pos Terkait
Trending News
Tidak ada komentar