Belum Ada Payung Hukum Penyaluran BTT, Anggota Komisi II: Harus Disiapkan Perwalnya

CILEGON (SBN) — Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Covid-19 sebesar Rp29,1 miliar belum di terbitkan pemerintah Kota Cilegon sebagai payung hukum penyaluran bantuan sosial yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Pernyataan ini diungkapkan anggota DPRD Kota Cilegon dari Komisi II, Sanudin, Selasa (21April 2020).

Perwal itu perlu diterbitkan sebagai payung hukum agar organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki dasar hukum dalam proses penyaluran dan penggunaannya.

Baca Juga

Usai Empat Orang Positif Covid-19, BPN Kabupaten Tangerang Perketat Protokol Kesehatan

16 Sep 2020

“Harus disiapkan itu payung hukum turunan berupa perwalnya sehingga kepala dinas juga tidak takut dalam proses penyaluran,” kata Sanudin, Anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi PKB ini.

Sanudin menuturkan, sampai saat ini masih terlihat koordinasi yang belum maksimal antardinas terkait data bantuan dan lainnya. Ini diketahui saat Sanudin melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon ihwal anggota serikat yang menyetorkan nama-nama pekerja yang diberhentikan. Namun, ternyata Disnaker tidak mengetahui bahwa mereka harus melapor.

“Koordinasinya kami harap dimaksimalkan sehingga tidak simpang-siur datanya,” kata Sanudin.

Baca Juga

Minta Laporan Dihentikan, Puluhan Orang Gelar Aksi di Depan Mapolresta Tangerang

29 Jun 2020

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid -19 Ahmad Azis Setia, saat dikonfirmasi terkait hal itu, Senin (20 April 2020), mengungkapkan Perwal BTT akan secepatnya dibuat. Bahkan, kata Azis, saat ini Asisten Daerah (Asda) Setda Kota Cilegon III tengah diminta untuk membuat petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) soal penyaluran BTT tersebut.

“Hari ini baru ekspos dengan Kejari (Kejaksaan Negeri). Hasilnya itu salah satunya, meminta Asda III untuk membuat juklak dan juknisnya. Jika selesai, maka akan ada perwal,” katanya.

Azis menyampaikan, pihaknya memastikan bantuan yang diberikan akan melewati mekanisme aturan hukum dan perundang-undangan sehingga semuanya bisa tersalurkan sebagaimana mestinya.

“Tentu saja, menjadi hal penting penyaluran anggaran itu sesuai aturan sehingga pihak Pemkot juga masih menunggu legal opinion dari kejaksaan,” pungkasnya. (Wawan/Atm)