SERANG (SBN) — Tidak tercapainya realisasi anggaran Pemprov Banten yang ditanyakan sejumlah fraksi pada rapat paripurna, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi menilai penurunan tersebut dipengaruhi adanya pemotongan pajak cukai rokok dan pendapatan tranfer dana bagi hasil (DBH).
“Itu karena disebabkan oleh adanya kebijakan Peraturan Mentri Kesehatan (Permenakes) tentang tata cara pemotongan pajak rokok sebagai kontribusi dukungan program jaminan kesehatan, yang mempersyaratkan adanya pemotongan atas realisasi pajak rokok sebagai pembayaran kontribusi ke BPJS Kesehatan,” ucap Andika, Minggu, 28 Juni 2020.
Selain itu, lanjut Andhika, hal itu juga disebabkan oleh pendapatan transfer dari bagi hasil PPh pasal 25 dan PPh pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21 menurun.
“Dikarenakan adanya perubahan rincian dana bagi hasil dan penyaluran dana bagi hasil triwulan IV tahun anggaran 2019 sesuai dengan Permenkeu 180/pmk.07/2019,” imbuhnya.
Meski begitu, langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi dalam menggali potensi pendapatan asli daerah terus dilakukan.
“Optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terus dilakukan dengan kegiatan intensifikasi pajak daerah seperti diseminasi pajak daerah ke perguruan tinggi atau universitas bersama Polda Banten dan Polda Metrojaya dan Jasa Raharja Banten,” katanya.
Ia mengatakan, Pemprov Banten juga sudah melakukan penelusuran dan penagihan dari rumah ke rumah, peningkatan pelayanan di kantor samsat dan gerai samsat dengan e-samsat, hingga penetapan dan pemberlakuan Perda 4 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah.
“Yang pada tataran pelaksanaan diaplikasikan melalui Pergub 17 Tahun 2019 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atau Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan serta Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua,” jelasnya.(Hendra/Zie)
Pos Terkait
Trending News
Tidak ada komentar