Ilustrasi.TANGERANG (SBN) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang dan Bupati Tangerang sepakat jika status honorer di wilayah Pemerintah Kabupaten Tangerang dihapuskan.
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail mengatakan, pihaknya setuju secara bertahap menghapus jenis pegawai tetap, pegawai tidak tetap, hingga tenaga honorer dari status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah. Namun, kata dia, syaratnya, para tenaga honorer atau tenaga sukarelawan ini diangkat menjadi dijadikan PPPK.
“Jika tenaga honorer dihapus dan digantikan dengan PPPK kami sangat setuju. Kalau daerah mampu untuk menghapuskan dan memasukan ke PPPK, ya tidak masalah,” ujarnya kepada Wartawan, Rabu, 22 Januari 2020.
Menurut Kholid, dalam RAPBD itu tidak ada anggaran untuk tenaga honorer, karena yang ada hanya PPPK dan PTT. Kata dia, hal ini perlu diketahui pula oleh kepala daerah, kepala dinas dan ini kembali kepada Pemerintah Daerah.
Pihaknya menilai, pemerintah daerah sangat membutuhkan tenaga pembantu atau honorer untuk menjalankan roda pemerintahan.
“Dianggaran pun tidak ada anggaran untuk tenaga honorer, yang ada itu untuk PPPK dan PTT,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, hal tersebut sudah ada undang-undang tentang tenaga kontrak (Perjanjian Kerja). Di Kabupaten Tangerang sendiri sudah mempersiapkan itu semua, termasuk ukuran kerjanya untuk tenaga kontraknya seperti apa.
“Kita tinggal tunggu petunjuk teknis dari pusatnya seperti apa,” ujarnya.
Terpisah, Ketua Honorer Kategori 2 Indonesia (FKH2I) Kabupaten Tangerang, Nuryanah mengatakan, jika memang status honorer akan dihapuskan, tentunya harus ada sebab yang jelas atas penghapusan tersebut. Kemudian, kata dia, harus ada juga solusi yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah.
“Jika dihapus maka beri solusi seperti apa, kalau keran lama ditutup maka keran baru harus dibuka,” tandasnya.(Restu/Zie)
Pos Terkait
Trending News
Tidak ada komentar