UN 2020 Ditiadakan, Dindik Cilegon Ikuti Keputusan Kemendikbud

CILEGON (SBN) — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI akhirnya meniadakan Ujian Nasional tahun ajaran 2020. Pertimbangan dan diskusi bersama Presiden RI serta kementerian terkait telah dilakukan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Salah satu alasan di tiadakannya UN itu adalah demi kesehatan siswa, para guru, dan keluarga siswa sehubungan dengan pandemi wabah Covid-19.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kota Cilegon Ismatullah akan mengikuti keputusan terbaik yang diintruksikan Kemendikbud, mengingat kondisi yang mengkhawatirkan saat ini.

“Karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka UN jadi di tiadakan tahun ini,” ujar Ismatullah, Rabu (24 Maret 2020).

Ismatullah melanjutkan, menindaklanjuti keputusan Pemerintah pusat tersebut, Dinas Pendidikan (Dindik) Cilegon akan mengambil kebijakan untuk menentukan nilai kelulusan para siswa.

“Untuk tingkat SMP, akan dilihat dari hasil ujian yang dilakukan oleh para siswa dan menjadi dasar para guru menentukan siswa tersebut dinyatakan lulus. Sementara untuk tingkat sekolah dasar dan yang sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir [kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal]. Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan,” lanjut Ismatullah.

Ia mengaku, kebijakan UN ditingkat SMA/SMK menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Banten, sementara untuk SMP/MTs serta SD/MI masih menjadi tanggung jawab Pemkot Cilegon.

Ibrohim Aswadi, Anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi Demokrat yang juga anggota Komisi II Bidang Pendidikan, menyetujui usulan pemerintah pusat terkait ditiadakannya UN tahun ini, mengingat kondisi yang kurang baik akibat pandemi Covid-19.

“Sangat setuju. Itulah tugas negara, bahwa negara harus hadir di setiap kondisi kepentingan rakyatnya yang lebih besar. Apalagi kondisi sekarang sedang dalam kondisi darurat, negara melalui pemerintahannya harus mengambil sikap,” tutup Ibrohim. (Wawan/Atm)