KABUPATEN TANGERANG (SBN) — Rotasi dan mutasi pejabat administrator, pengawasan, dan pejabat fungsional atau setara eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Tangerang dianggap tidak transparan. Mulai dari pemilihan, pengambilan surat undangan tengah malam, hingga pelantikan terkesan diam-diam. Bahkan wartawan pun sulit mengakses data pejabat yang baru dilantik.
Diminta tanggapan, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail menyebut rotasi dan mutasi pejabat eselon III dan IV Pemkab Tangerang gelap. Mengapa demikian, pertama karena tidak ada pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten Tangerang, kedua Kholid mempertanyakan pejabat yang terkena rotasi mutasi apakah sudah sesuai dengan tupoksi, kemampuan, disiplin ilmu.
“Tapi yang jelas kalau melihat dari prosesnya yang dadakan, dak saat pelantikan tidak ada informasi kepada DPRD,” ujar Kholid, Rabu, 21 Oktober 2020.
Menurutnya, rotasi dan mutasi ASN itu memang hak dan kewenangan Bupati Tangerang, namun leading sektornya ada di BKPSDM. Paling tidak BKPSDM memberikan informasi kepada DPRD Kabupaten Tangerang, alangkah lebih baiknya melalui pemberitahuan. Jika seperti ini BKPSDM menganggap DPRD itu tidak ada.
“Tentu jelas tidak transparan,” tandasnya.
Kholid juga mempertanyakan, terkait undangan pelantikan yang dibagikan kepada para pejabat sekitar pukul 22.00 WIB, satu hari sebelum acara pelantikan berlangsung.
Menurutnya, hal ini tidak transparan dan patut dipertanyakan ada apa BKPSDM memberikan undangan tengah malam.
“Saya pun ga hadir, bagaimana mau hadir undangan juga ga ada. Apa memang menganggap tidak ada DPRD,” jelasnya.
Sementara itu usai pelantikan, Wartawan sulit mendapatkan data pejabat yang baru saja dilantik. Padahal wartawan sudah berusaha mengunjungi kantor BKPSDM, namun tidak ada satu pejabat pun yang memberikan. Kepala BKPSM Kabupaten Tangerang Hendar Herawan pun enggan memberikan komentar saat dihubungi wartawan.(Restu/zie)
Pos Terkait
Trending News
Tidak ada komentar