Seminar
Seminar Pembangunan Daerah “Refleksi 19 Tahun Provinsi Banten” yang dibuka Gubernur Banten Wahidin Halim di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Kamis (3/10/2019)
Serang (SBN) — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy yang dinilai mampu menjadikan Provinsi Banten sebagai daerah hasil pemekaran yang tumbuh dan berkembang pesat melebihi daerah lainnya.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Muhammad Hudori pada Seminar Pembangunan Daerah “Refleksi 19 Tahun Provinsi Banten” yang dibuka Gubernur Banten Wahidin Halim di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Kamis (3/10/2019).
Dalam seminar tersebut, Gubernur juga mendapatkan penghargaan Kemendagri karena telah melaksanaan integrasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang merupakan integrasi sistem yang dibangun Kemendagri sebagai portal terpadu 4 sektor tata kelola pemerintahan, yaitu e-Planning, e-Budgeting, e-Reporting, dan e-Sakip.
Muhammad Hudori menyampaikan, pada usianya yang menginjak ke-19 tahun setelah memisahkan diri dari Jawa Barat, Banten mengalami banyak perkembangan signifikan. Beberapa indikator makro pembangunan mampu dicapai dengan baik, seperti tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka yang mengalami tren penurunan.
“Hal inilah yang melatarbelakangi kami untuk memberikan sebuah penghargaan kepada Banten atas capaian-capaiannya dalam pembangunan. Saya ucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi atas kepemimpinan Pak Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy karena capaian-capaian itu juga meringankan tugas kami di Pemerintah Pusat,” ungkap Hudori.
Hudori juga memperinci, tingkat kemiskinan Banten tahun 2018 tergolong rendah, yaitu 5,24%, berada di bawah rata-rata nasional 9,82%. Tren tingkat kemiskinan Provinsi Banten tahun 2014-2018 memang cenderung terus mengalami penurunan dan selalu berada di bawah rata-rata nasional. Namun, 3 kabupaten/kota di Provinsi Banten, yakni Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kota Serang, masih harus mendapatkan perhatian karena angka kemiskinannya masih di atas rata-rata Provinsi Banten, meskipun di bawah rata-rata Nasional.
Indikiator Makro Pembangunan Provinsi Banten sebagai satu-satunya provinsi di Jawa yang mencapai 4 indikator makro lebih baik daripada indikator makro nasional.
Pembangunan manusia di Banten, lanjut Hudori, secara konsisten terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pada tahun 2018, IPM Banten telah mencapai 71,95, atau meningkat 0,53 poin dibandingkan tahun sebelumnya, 71,42. Kemajuan pembangunan manusia Banten pada tahun 2018 juga mengalami percepatan yang ditandai dengan pertumbuhan IPM yang mencapai 0,74 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2017 yang hanya 0,65 persen. Status pembangunan manusia Banten pada tahun 2018 ada pada level atau kategori tinggi.
“Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Banten tahun 2018 mencapai 8,52%, berada di atas rata-rata Nasional 5,34% dan paling tinggi se-Indonesia. Namun, berdasarkan tren selama 2014-2018, TPT Provinsi Banten cenderung mengalami penurunan meski masih di atas rata-rata Nasional,” jelasnya.
Oleh karenanya, jelas Hudori, perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan kapasitas produksi dan sumber daya manusia, deregulasi, dan debirokratisasi. Menjaga stabilitas harga bahan pokok, menyukseskan program bantuan sosial yang digagas pemerintah dengan baik, dan penerapan sistem bantuan pangan nontunai dengan kartu sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran.
“Sehingga, hasil pembangunan dan capaian indikator makro akan lebih optimal,” ujarnya mengakhiri. (Adv)
Pos Terkait
Trending News
Tidak ada komentar