Stok Obat-obatan Nyaris Kosong, Pekerja Kesehatan Belum Digaji, RSUD Cilegon Dikabarkan Terancam Bangkrut

RSUD Cilegon (Foto: Dokumentasi Suarabantennews.com)

CILEGON (SBN) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon menyayangkan kondisi keuangan serta kekosongan obat-obatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon yang dikabarkan terancam gulung tikar.

Anggota komisi II asal Fraksi Demokrat Ibrohim Aswadi menyayangkan kabar tersebut. Menurutnya, seharusnya pihak RSUD segera melakukan langkah kongkrit dengan proaktif mengawal penyelesaian masalah keterlambatan tagihan BPJS agar masalah ketersediaan obat dan pembayaran gaji karyawan segera teratasi.

Baca Juga

Informasi dan Sosialisasi Penanganan Covid-19 Tidak Tertata, Komisi II: Pastikan Siapa Jubirnya

16 Apr 2020

“Ini menyangkut masalah hak-hak dasar publik atas kesehatan. Masyarakat yang telah membayar kewajibannya jadi terkendala,” ujar Ibrohim di ruang Fraksi Demokrat, Senin (25/11/19).

Ibrohim merasa sangat ironis jika obat-obatan yang merupakan aspek penting sebuah rumah sakit sampai tidak tersedia. Menurut Ibrohim, pihak RSUD harus berani mengambil langkah, kalau perlu menggandeng pihak ketiga untuk penanggulangan pembayaran BPJS.

Melihat kondisi yang memprihatinkan itu, kata Ibrohim, Komisi II akan segera memanggil pihak RSUD sebagai mitra kerja Komisi II untuk mengetahui sekaligus mengurai kendala-kendala yang dihadapi.

Baca Juga

KPU Cilegon Dicecar Pertanyaan Akibat Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh Anggota PPK

29 Jun 2020

“Segera akan kita panggil untuk dapat mengurai permasalahan tersebut. Kasihan masyarakat,” tutupnya.

Sebelumnya, sebagaimana dilansir Kabar Banten.com, Plt Direktur RSUD Cilegon dr. Hana Johan membenarkan bahwa BPJS Kesehatan memiliki utang belasan miliar terhitung mulai Juli sampai dengan Oktober 2019. Nilainya per bulan sekitar 4 sampai 5 miliar rupiah.

“Secara persis nilainya memang ada di data keuangan di kantor,” ujarnya.

Perihal obat-obatan, Hana menyatakan bahwa sebenarnya tidak sampai kosong sama sekali karena masih ada beberapa jenis obat.

“Kalau memang sangat perlu, kami pinjam ke Rumah Sakit Serang,” katanya.

Ia menuturkan, untuk meminimalisasi utang BPJS yang cukup besar, pihaknya terus melakukan penagihan secara rutin. Pada Oktober 2019, pihaknya juga sudah mengirimkan lembar tagihan. Kemudian, untuk bulan November yang segera berakhir, pihaknya juga sudah bersiap-siap untuk mengirimkan tagihan.

“Setiap bulan, kami mengirimkan tagihan kepada BPJS. Namun, pihak BPJS sendiri mungkin belum siap untuk membayar. Akan tetapi, kami mendengar sendiri pada akhir tahun ini semuanya akan dilunasi,” ucapnya.

Disinggung mengenai dana jasa pelayanan yang belum dibayar, mantan Sekretaris Dinkes Cilegon itu mengatakan, hingga kini uangnya belum ada. “Nanti kalau sudah ada pasti akan dibayarkan,” katanya. (Wawan/Atm)