SERANG (SBN) — Salah satu janji politik Gubernur Banten Wahidin Halim adalah adanya pendidikan gratis. Bahkan masalah pendidikan menjadi skala prioritas di Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD).
Akan tetapi, janji kampanye pendidikan gratis tersebut mendapatkan pertanyaan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari anggota Komisi V DPRD Banten Furtasan Ali Yusuf, pasalnya besaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) pada sekolah negeri dan sekolah swatsa berselisih jauh.
“Kan negeri sudah tercover sama Pemprov melalui Bosda Rp3,5 juta per siswa, ditambah Bosnas, sehingga kurang lebih Rp5,5 juta. Sementara sekolah swasta per kepala hanya Rp500 ribu. Artinya kalau disandingkan tidak bisa. Kebijakan ini perlu ditinjau, karena waktu kompanye pendidikan gratis. Harus diperjelas pendidikan gratis ini untuk siapa. Untuk warga Banten kan?, bukan untuk sekolah negeri saja. Jadi kalau janji politiknya pendidikan gratis maka warga Banten melihatnya,” ungkapnya saat ditemui di SDIT Bina Bangsa, Kota Serang, Jumat, 21 Agustus 2020.
Ia menambahkan, kenapa ada sekolah swasta?, karena pada dasarnya pemerintah belum mampu menyelenggarakan pendidikan secara mendiri. Maka muncul sekolah swasta, sekolah swasta itu intinya membantu pemerintah, karena keterbatasan daya tampung dan lain sebagainya.
“Pemerintah menurut saya kurang adil. Itu artinya sama saja tidak memberikan kesempatan kepada sekolah swasta untuk berkembang. Ada 2 hal yang membuat orang pengen ke negeri, pertama karena status kenegeriannya. Kedua karena gratisnya. Jadi sebenarnya sekolah negeri sudah punya 2 point tersbeut,” katanya.
Ia mengungkapkan, sebetulnya sekolah itu negeri saja tanpa diembeli dengan gratis. Swasta masih bisa bersaing dengan catatan negeri itu harus mengisi kuota siswa yang ada. Kan ada standarnya, jangan sampe melebihi. Faktanya di lapangan banyak yang melebihi. Seharusnya yang tidak tertampung biar sendirinya secara alami ke sekolah swasta sehingga swasta terbantu.
“Saya juga waktu itu mendorong Pemprov Banten tidak perlu membuat unit sekolah baru. Cukup berdayakan sekolah swasta yang ada di daerah tersebut. Jadi tidak ada pengadaan tanah, pengadaan gedung, sarana prasarana, pengadaan guru dan lain sebagainya. Cukup dorong swasta dengan memberikan sedikit saja bantuan operasionalnya. Itu sudah jalan,” katanya.
Hal tersebut, menurutnya, sebenarnya mengurangi biaya pengadaan sekolah baru. Selain itu, dapat mengoptimalkan keberadaan sekolah swasta.
“Sekarang sudah tahun 2020, saya pesimis RPJMD akan tercapai, berapa yang sudah dibuat saat ini?, sementara targetnya 59 unit. Pengadaan lahan saja selalu bermasalah. Jadi tidak perlu ada sekolah baru. Cukup berdayakan sekolah swasta, berikan reward dan panismen, Kalau bagus dorong terus, sementara kalau melanggar aturan berhentikantuh operasionalnya. Saya kira adil,” ucapnya.(Hendra/Zie)
Pos Terkait
Trending News
Tidak ada komentar