HUT Banten ke-19, Aliansi Getok Kepung KP3B

Massa Aliansi Gerakan Empat Oktober (Getok) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jum’at (4/10/19).

Serang (SBN) — Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen organisasi yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Empat Oktober (Getok) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jum’at (4/10/19).

Aksi dilakukan saat rapat paripurna istimewa DPRD Banten dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-19 Provinsi Banten yang digelar di depan Gedung DPRD Banten.

Baca Juga

Dua Petugas Sat Lantas Polresta Tangerang Ringkus Pengedar Uang Palsu

05 Agu 2019

Setelah salat Jumat aksi dilanjutkan dan lokasi aksi bergeser ke depan Kantor Gubernur Banten. Dalam aksi, massa aksi menilai Wahidin Halim (WH) dan Andika Hazrumy belum memenuhi janjinya kepada rakyat Banten.

Jejen, salah seorang peserta aksi mengatakan, Banten seharusnya sudah bisa menyejahterakan seluruh rakyat Banten, mengingat Banten sudah melepaskan diri dari Provinsin Jawa Barat selama 19 tahun. Namun, di usia 19 tahunnya ini, Banten masih sangat jauh dari kesan provinsi yang maju dan menyejahterakan rakyatnya.

“Kita menilai, penyebab utama Banten tidak mampu membangun kesejahteraan merupakan ketidakbecusan Gubernur dan Wakil Gibernurnya dalam memimpin Banten,” ucapnya.

Baca Juga

Rekomendasi LKPJ 2019 Kota Tangerang Diserahkan, DPRD Kritisi Masalah Aset

16 Apr 2020

Menurut Jejen, WH-Andika yang digadang-gadang mampu membawa perubahan di Banten nyatanya menjadi isapan jempol semata. Hal ini terlihat pada banyaknya persoalan di Provinsi Banten yang tidak mampu diselesaikan WH-Andika.

“Seperti pengangguran, Banten nomor satu di Indonesia. Belum lagi konflik agraria, kesejahteraan petani dan nelayan, reformasi birokrasi, infrastruktur, kesejahteraan sosial, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, kesejahteraan buruh, serta banyak lagi persoalan lainnya,” tuturnya.

WH-Andika terkesan mencari untung saja, lanjut Jejen. Ini dapat dilihat dari biaya operasional Gubernur yang mencapai 11 miliar lebih. Anggaran tersebut bahkan melanggar peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000.

“Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senilai 335 miliar juga tidak rasional. Ini justru menunjukan, dengan anggaran yang begitu besar, Gubernur dan Wakil Gubernur ternyata tidak becus membenahi Banten,” ucapnya.

Menurut Jejen, aksi unjuk rasa ini menuntut Wahidin Halim dan Andika Hazrumy segera turun dari bangku jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. (Hendra/Atm)